7 Maret 2010
SEMARANG - Sertifikat yang diperoleh guru dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang tak sesuai dengan ketentuan, tidak akan diakui dalam penilaian portofolio sertifikasi. Guru yang menggunakan sertifikat dari diklat ”siluman” terancam didiskualifikasi.
Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Supriadi Rustad menegaskan hal itu di kampus Sekaran, kemarin.
Dia menyatakan hal itu berkait dengan kemerebakan pelatihan untuk guru dengan sertifikat dan pelaksanaan tak sesuai dengan ketentuan.
”Baru-baru ini, kami menemukan diklat yang diikuti 800-an guru di Pati. Begitu datang di tempat acara, peserta sudah mendapat sertifikat. Sekalipun hanya berlangsung tak lebih dari empat jam, dalam sertifikat tercantum diklat nasional 30 jam,” kata dia.
Da menyebut diklat seperti itu sebagai diklat siluman. ”Antara kenyataan dan yang tercantum dalam sertifikat berbeda. Diklat baru dimulai Minggu, tetapi dalam setifikat tercantum kegiatan berlangsung sejak Jumat dan berakhir saat kegiatan itu benar-benar baru dilaksanakan. Tak sedikit yang tidak datang tetapi mendapat sertifikat dengan hanya membayar Rp 65.000,” katanya.
Catut Nama Unnes
Dia menyatakan prihatin karena penyelenggara diklat itu mencatut nama Unnes. Disebutkan dalam selebaran yang dikirimkan ke sekolah-sekolah bahwa Unnes merupakan bagian dari penyelengga.
”Untung, kami menugasi Kepala Pusat Humas Unnes Sucipto Hadi Purnomo untuk menginvestigasi dan menjelaskan ke semua peserta bahwa Unnes sama sekali tak bersangkut paut dengan kegiatan itu.”
Dia menuturkan penyelenggara acara itu, kemarin, datang ke Unnes dan meminta maaf.
”Kami terima permintaan maaf itu. Namun kami mendesak mereka untuk tak memperdaya guru lagi dengan mengadakan diklat atau kegiatan sejenis itu. Akuntabilitasnya sangat rendah,” ujar guru besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unnes yang juga asesor sertifikasi itu.
Dia mengatakan, sertifikasi semestinya jadi momentum bagi guru untuk menunjukkan rekam jejak kinerja sekaligus kejujuran. ”Tanpa kejujuran, sertifikasi hanya jadi tahap paling kelam dalam sejarah keguruan.”
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LP3) Unnes Prof Dr DYP Sugiharto MPd menyatakan akan segera menyelenggarakan diklat dan acara sejenis yang akuntabel.
”Kami berharap para guru tak mudah tergiur berbagai kegiatan dan sertifikat yang patut diragukan keabsahannya.” (gbs-53)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar